Tag Archives: Rempang

BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan investasi di Rempang sesuai instruksi pemerintah pusat. Sudah 31 KK yang pindah dan kami berharap jumlah tersebut bisa terus bertambah Batam (MASGUN) – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang menempati hunian sementara terus bertambah. “BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan investasi di Rempang sesuai instruksi pemerintah pusat. Sudah 31 KK yang …

Batam (MASGUN) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau(Kepri)i, Badan Pengusahaan (BP) Batam serta Polda Kepri dapat mengatasi permasalahan warga dalam pengembangan proyek Rempang Eco-City. “Saya yakin BP Batam, Kapolda dan Gubernur, akan terus mencari cara untuk bagaimana meyakinkan warga. Saya kan sudah menyelesaikan permasalahan seperti ini bukan satu atau dua …

Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang Batam (MASGUN) – Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan penjelasan terkait status pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang dan Pulau Galang.   Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait …

Karena yang dibangun di Rempang itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas baik itu tenaga kerjanya kemudian juga masyarakat yang ada di sana Jakarta (MASGUN) – Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBB) dan KEK Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Irfan Syakir Widyasa mengatakan proyek pengembangan investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.   …

Jakarta (MASGUN) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Desa Tanjung Banon yang terletak di bagian selatan Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Jumat (29/9) untuk memberikan kepastian terkait pergeseran pembangunan perumahan rakyat. “Arahan Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di …